My Blog

Mengenal Lembaga Penyelesaian Sengekata Pengadaan, Inikah Akhir dari Kriminalisasi Dalam Pengadaan?
Tanggal Posting : Jumat, 13 November 2015 | 14:53 WIB
Pengirim : Nandang Sutisna - Dilihat : 1373

Masalah kriminalisasi yang kini membelit dunia pengadaan kita, merupakan ekses dari tidak adanya lembaga kuat yang dapat memutuskan sengketa atau masalah administrasi pengadaan yang memilki kekuatan hukum tetap. Setiap masalah pengadaan baik yang sifatnya prosedur, temuan, maupun perdata dan pidana seringkali langsung ditangani aparat penegak hukum. Situasi ini yang kemudian menimbulkan ketakutan, karena sering kali tidak ada batasan yang jelas apakah suatu pelanggaran itu termasuk administrasi atau prosedur, perdata atau pidana. Sulit untuk memungkiri, bahwa seringkali APH yang menangani pengadaan tidak memiliki latar belakang dunia pengadaan. Sehingga dalam melakukan interpretasi, sering kali tidak sesuai dengan aturan dan kaidah pengadaan. Mungkin juga kita bisa memahami latar belakang penegak hukum yang tugasnya menindak pelanggaran hukum. Pada titik inilah kemudian masalahnya timbul, ketika pelanggaran hukum bias dengan pelanggaran prosedur, maka rentan terjadi kriminalisasi.

Pada suatu ketika, di acara Seminar ULP IAPI, sahabat PBJ dari Sumut penyampaikan gagasannya, bahwa harusnya kita memiliki Komisi atau Dewan Etik yang memiliki kewenanganan untuk menyatakan suatu tindakan benar atau tidak. Sehingga setiap masalah pengadaan, khususnya dalam tahapan proses pengadaan yang belum pada tahapan kontrak, tidak ditangani oleh aparat penegak hukum, tetapi oleh komisi atau dewan etik ini.

Gagasan ini kemudian bergulir, berdasarkan beberapa model di Uni Eropa, bahwa ada lembaga khusus yang bersifat quasi yudisial yang menangani permasalahan pengadaan. Untuk masalah yang terkait dengan administrasi dan perdata, maka diselesaikan oleh lembaga ini. Khusus yang terkait dengan tindak pidana, maka akan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Gagasan ini kemudian terus berkembang, sampai akhirnya timbul gagasan mendirikan Lembaga Penyelesaian Sengketa Pengadaan. Dalam  RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik, lembaga ini sudah diatur dengan jelas, baik kedudukannya, personilnya maupun tugas dan kewenangan.

 

Alasannya Maraknya Laporan Pengadaan Kepada APH

Bilamana kita telusuri maraknya pengaduan masalah pengadaan kepada aparat penegak hukum, bisa jadi sebabnya adalah rasa frustasi penyedia dan tidak percayanya penyedia pada mekanisme pengaduan yang ada. Sehingga dengan kemarahan dan ketidakpercayaan pada sistem yang ada, penyedia lebih memilih jalan melaporkan kepada penegak hukum. Walaupun kewenangan aparat penegak hukum masih menjadi perdebatan, apakah kewajiban menerima pengaduan sebagaimana di atur Undang Undang Kejaksaan dan Kepolisian termasuk didalamnya masalah pengadaan, yang sebenarnya adalah ranah administrasi, sebagaimana telah dikonfirmasi melalui Surat Edaran Jampidsus. Karena menurut pendapat saya pengaduan yang harus ditindaklanjut aparat penegak hukum adalah laporan terkait pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, bukan ranah administrasi pengadaan. Disamping itu, Perpres 54/2010 jelas mengatur bahwa pengaduan itu hanya ditujukan kepada APIP dan LKPP bukan kepada aparat penegak hukum.  Tapi saya tidak hendak, membahas masalah ini lebih jauh, karena secara keahlian tentu saya tidak memiliki kompetensi yang memadai. Namun dari potret ini ada dua masalah utama yang hendak kita selesaikan. Masalah tersebut adalah bagaimana menciptakan lembaga khusus yang menerima pengaduan dan dapat memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang secara kelembagaan diatur peraturan setingkat undang-undang agar menjadi lex specilist terhadap undang undang lainnya.

 

Kewenangan Lembaga

Dalam suatu acara RDP dengan Tim RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik, saya sempat menyampaikan bahwa kita membutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan memutuskan sengeka/masalah pengadaan, baik pada ranah administrasi maupun kontrak. Sehingga tidak ada lagi tendensi, semua masalah pengadaan harus ditangani aparat penegak hukum. Selain memutuskan masalah pengadaan, saya juga berpendapat lembaga ini juga berwenang menjatuhkan sanksi daftar hitam. Karena menurut hemat saya, penetapan sanksi daftar hitam oleh PA memiliki banyak kelemahan. Selain PA termasuk para pihak yang berpotensi konflik kepentingan, PA juga belum tentu mampu memberikan  pertimbangan secara adil.

Lembaga ini nantinya akan dibentuk dengan keputusan presiden, dan sekurang kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan berasal dari ahli pengadaan, praktisi pengadaan dan akademisi. Kita berharap agar RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik bisa segera disahkan dan tentunya memberi banyak perbaikan pada pengadaan kita.

Paling tidak, pengadaan memiliki kedudukan setara dengan undang undang keuangan, konstruksi, pemerintah daerah dan undang undang lainnya. Mari kita support tim RUU kita dan berharap akan mendapatkan konsep terbaik untuk lembaga ini, dan lembaga ini memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah pengadaan yang kini kita hadapi.

Apakah sabahat PBJ siap menjadi anggota majelis lembaga ini?



Silahkan Beri Komentar Anda

Baca Juga


NANDANG SUTISNA BLOG

nandang-sutisna

Public Procurement Trainer & Adviser

email nandang.sutisna@gmail.com
fb www.facebook.com/nandang.sutisna.524
twitter @NandangSutisna
linkedin Nandang Sutisna
wa 0811216663
Foto Galeri
IPFE 2015
Bimbingan Teknis ULP
Bimbingan Teknis ULP
Forum Komunikasi IAPI 2015 - Pengenalan Pengurus Periode 2014 - 2017
Munas IAPI 2014
Munas IAPI 2014
Bimbingan Teknis APIP dan Biro Hukum, APKASI - 8 Mei 2014
Bersama ULP Kabupaten Ngawi - Bimtek Pengadaan Barang/Jasa 6 Mei 2014
MoU LKPP-AKASI
Kemitraan APIP - LKPP
 
Copyright 2014 nandangsutisna.com All Rights Reserved
Web Development by YOGYAweb.com