My Blog

Pandangan Tajam Terhadap Metodologi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam PBJ(Bagian II-Habis)
Tanggal Posting : Kamis, 12 November 2015 | 22:36 WIB
Pengirim : Nandang Sutisna - Dilihat : 1702

Masalah lain dalam perhitungan kerugian negara adalah penentuan harga pembanding. Bilamana PPK menandatangani kontrak sepatu booth yang harganya Rp.450 ribu, untuk menilai harga tersebut wajar maka harga tersebut harus dibandingkan dengan harga yang mana? Misalnya, apakah harga pabrik yang Rp.350 ribu, harga distributor yang Rp.400 ribu, harga agen yang Rp. 450 ribu atau harga pengecer yang Rp. 500 ribu? Sebagian auditor atau APH akan membandingkannya dengan harga pabrikan Rp.350 ribu, dengan alasan paling menguntungkan negara. Kalau langkah itu yang diambil, maka PPK sudah kelebihan bayar Rp. 100 ribu, selisih harga kontrak Rp. 450 ribu dikurangi harga pabrik Rp. 350 ribu.

Pertanyaannya kemudian adalah, apa benar menjadikan harga pabrik sebagai harga pembanding, dengan alasan lebih menguntungkan negara? Menurut saya asumsi dan metodologi seperti itu keliru, karena kenyataannya pabrik tidak pernah menjual satu pasang sepatu booth. Dan harga Rp. 350 ribu hanya diberikan pabrik hanya kepada distributor bukan pada pembeli akhir.

Untuk memahami masalah ini, maka kembali pada konsep dasar mengenai pasar, dimana pasar itu berjenjang. Bilamana kita memberli sepatu booth hanya satu, maka tidak relevan membandingkannya dengan harga pabrik, karena membeli satu pasang sepatu booth harusnya di pengecer. Begitu juga kalau kita beli sepatu booth 100 ribu pasang, maka tidak relevan membandingkannya dengan harga pengecer, karena semestinya di level pabikan atau distributor. Sederhananya harga wajar itu adalah harga pada level penyedia dimana transaksi akan dilaksanakan. Sehingga kalau penyedia yang cocok ada ditingkat distributor, maka survey pasarnya dilakukan pada level distributor, kalau pengadaan kita akan dilaksanakan pada level pengecer, maka survey pasarnya dilakukan kepada pengecer. Begitu juga menghitung harga wajarnya, sesuai dengan level penyedianya.

Fenomena yang membandingkan nilai kontrak dengan harga terendah atau harga pabrik membuat siapapun PPK nya pasti akan dianggap merugikan keuangan negara. Karena hampir pasti bahwa pengadaan tidak selalu bisa mendapatkan harga pabrikan. Hal ini secara metodologi keliru, karena membandingkan dengan cara yang tidak apple to apple.

Fenomena lain yang mengelitik adalah ketika sahabat PBJ mengirimkan permohonan untuk saksi ahli dan yang bersangkutan menunjukan tuntutan dan hasil audit atas proses pengadaan yang telah dilaksanakannya. Saya agak terhenyak, karena cara menghitung kerugian keuangan negara dengan cara mengurangi nilai kontrak dengan harga impor, kemudian terakhir ditulis keuntungan + kerugian negara senilai Rp. 500 juta. Dalam laporan hasil auditnya, tidak dibedakan mana keuntungan perusahaan dan mana kerugian keuangan negara. Bagaimana mungkin keuntungan perusahaan dianggap kerugian keuangan negara. Dan kalau konsepnya harga wajar adalah harga impor, maka tidak satupun penyedia yang bersedia menjual barang tanpa untung atau bahkan rugi. Kemudian sahabat PBJ tadi di vonis 4 tahun penjara, walaupun pada fakta persidangan tudungan menerima uang tidak terbukti, namun yang bersangkutan divonis bersalah karena menggunakan metode penunjukan langsung tanpa kriteria yang benar. Ada kesan, bahwa kalau melanggar prosedur, maka kerugian keuangan negaranya bisa dicari dengan cara membandingkan harga kontrak dengan harga mana saja yang lebih rendah. Dengan demikian, kerugian keuangan negara pasti didapatkan. Mudah-mudahan ini hanya asumsi, karena kalau terjadi demikian, kita sungguh sangat prihatin.

Nampaknya ada fenomena bahwa segala sesuatu dilaksanakan dengan cara termudah walaupun tidak akurat. Untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran integritas apalagi membuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi, memang tidak mudah. Namun menyederhanakan metode, juga berpotensi memakan korban yang tidak seharusnya.

Kesalahan Prosedur vs Kerugian Keuangan Negara

Asumsikan Pokja ULP melakuan kesalahan mensyaratkan surat dukungan untuk laptop yang stoknya banyak tersedia dipasar dan persyaratan surat dukungan tersebut sama sekali tidak memiliki urgensi. Kemudian ketika evaluasi, penawaran terendah digugurkan karena tidak menyertakan surat dukungan, yang sebenarnya persyaratan tersebut tidak dibutuhkan. Kemudian Pokja ULP menetapkan pemenang peringkat kedua yang memiliki selisih harga Rp. 100 juta rupiah dengan penawaran terendah yang digugurkan. Pertanyaannya, apakah Pokja ULP bisa dianggap merugikan keuangan negara?

Bagi saya kesalahan tersebut bukanlah kerugian keuangan negara. Selama Pokja ULP tidak melakukan tindakan melawan hukum, maka kemahalan harga diatas hanya mencerminkan kegagalan dalam menerapkan strategi atau paling jauh adalah kesalahan prosedur. Tidak adil kalau kesalahan seperti ini risikonya adalah penjara. Dalam dunia pengadaan dimanapun tidak pernah suatu tim pengadaan 100% mendapatkan barang dengan harga termurah atau harga terbaik. Tidak ada kinerja pengadaannya yang bisa menjadi 100% efisien. Yang paling adil penilaian yang diberikan adalah penilaian kinerja dan kecakapan.

Saya bertanya, seandainya kita semua menjadi Pokja ULP, apakah bisa memastikan tidak melakukan kesalahan seperti diatas? Saya yakin siapan kita, sehebat apapun pengetahuan dan pengalaman kita dalam pengadaan, tidak ada satupun yang bisa menjamin kesalahan seperti diatas tidak terjadi.

Agenda besar kita adalah, bagaimana membedakan kesalahan strategi pengadaan atau kesalahan prosedur dengan tindakan melawan hukum, karena semestinya sanksi untuk keduanya berbeda.

Gagasan

Saya berpendapat bahwa sebagai orang pengadaan kita harus sepakat, kesalahan prosedur atau kesalahan strategi pengadaan tidak dapat dipidanakan. Sepanjang bukti tindakan melawan hukum tidak ditemukan, maka setiap kesalahan harus dipandang sebagai kesalahan prosedur, yang sanksinya adalah penilaian kinerja. Aparat Penegak Hukum bertugas menegakan hukum bagi para pihak yang melanggar hukum, yang melakukan tindakan melawan hukum. Auditor bertugas menegakan integritas dan kejujuran. Kesalahan yang dilakukan tidak selalu bisa dikaitkan dengan hukum, integritas dan kejujuran. Kesalahan juga bisa terjadi karena sistem birokrasi dan pembinaan SDM yang tidak optimal.

Kita harus realistis, bagaimana mungkin seorang PPK yang juga seorang kepala bidang, mengelola 300 paket pekerjaan, tidak punya staf khusus dan tidak memiliki bersertifikat. Bisakah kita berharap PPK ini akan mampu melaksanakan pengadaan dengan hasil yang optimal?

Kita harus memburu orang-orang jahat yang menggerogoti uang negara. Tapi kita tidak boleh mengorbankan rekan kita sendiri, untuk alasan yang tidak patut.

Ini adalah opini saya, yang sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyerang siapapun atau profesi apapun. Namun sebagai orang yang berkecimpung dalam bidang pengadaan, saya merasa memiliki  kewajiban untuk menyampaikan gagasan dalam menghadapi fenomena yang jelas di depan mata. Sebagai orang pengadaan, bisa saja saya subjektif, karena itu opini dan gagasan lain yang berbeda dengan ini, saya harapkan, untuk memperkaya khasanah kita dalam rangka memperbaiki pengadaan kita.

Saya tidak menutup mata masih banyak PPK dan Pokja ULP yang nakal, dengan sengaja melakukan rekayasa untuk keuntungannya pribadi. Namun bagi saya itu suatu isu yang penting, sepenting isu kriminalisasi yang juga marak terjadi. Tulisan ini bukan pembelaan yang membabi buta, namun hanya satu isu yang harus kita selesaikan bersama.



Silahkan Beri Komentar Anda

Baca Juga


NANDANG SUTISNA BLOG

nandang-sutisna

Public Procurement Trainer & Adviser

email nandang.sutisna@gmail.com
fb www.facebook.com/nandang.sutisna.524
twitter @NandangSutisna
linkedin Nandang Sutisna
wa 0811216663
Foto Galeri
IPFE 2015
Bimbingan Teknis ULP
Bimbingan Teknis ULP
Forum Komunikasi IAPI 2015 - Pengenalan Pengurus Periode 2014 - 2017
Munas IAPI 2014
Munas IAPI 2014
Bimbingan Teknis APIP dan Biro Hukum, APKASI - 8 Mei 2014
Bersama ULP Kabupaten Ngawi - Bimtek Pengadaan Barang/Jasa 6 Mei 2014
MoU LKPP-AKASI
Kemitraan APIP - LKPP
 
Copyright 2014 nandangsutisna.com All Rights Reserved
Web Development by YOGYAweb.com