My Blog

Pandangan Tajam Terhadap Metodologi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengadaan Barang/Jasa
Tanggal Posting : Kamis, 12 November 2015 | 09:48 WIB
Pengirim : Nandang Sutisna - Dilihat : 5042

Salah satu isu yang penting dan menarik dalam dunia pengadaan kita adalah kerugian negara. Banyak sahabat PBJ yang harus mendekam dalam dinginnya dinding penjara gara-gara dianggap telah merugikan keuangan negara.

Sebagai orang pengadaan, sudah tidak terhitung jumlahnya laporan keberatan dari sahabat PBJ yang tidak terima dianggap merugikan keuangan negara. Disisi lain tidak kurang juga Auditor dan APH yang menyampaikan telah terjadi tindakan yang menyebabkan telah terjadi kerugian negara.

Sebagai orang pengadaan, saya memiliki opini dan pendapat sendiri mengenai perhitungan kerugian keuangan negara. Dan sebagian besar opini yang saya miliki, berbeda dengan opini sebagian besar auditor dan APH.

HPS

Sebagian auditor dan APH akan menggunakan pintu masuk pertama untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara dari masalah HPS. Penyusunan HPS yang terlalu tinggi dianggap sebagai mark up dan merugikan keuangan negara. Sebagian besar temuan diawali oleh anggapan bahwa penyusunan HPS keliru.

Bila kita mencoba berpikir kiritis, sesungguhna cara seperti ini tidak tepat, sebab didalam Pasal 66 ayat (6) Perpres 70/2012 jelas dinyatakan bahwa HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara. Pertanyaan berikutnya, mengapa HPS tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung kerugian negara? Jawabannya sederhana saja, karena HPS bukanlah nilai kontrak dan bukan uang yang dikeluarkan kas negara. Dia hanya nilai perkiraan yang secara fungsi mirip dengan pagu anggaran yang juga merupakan angka perkiraan atas suatu nilai kebutuhan.

Pertanyaan berikutnya, mengapa perpres mengatur HPS, apa fungsinya? Berdasarkan diskusi saya dengan senior PBJ yang mengatur HPS, sebenarnya HPS dibutuhkan terutama dalam rangka mementukan jaminan penawaran/pelaksanaan dan fungsi koreksi atas nilai pagu yang dianggap tidak akurat. Dalam tujuan penetapan HPS, tidak mengemuka alasan yang mengaitkan HPS dengan kerugian keuangan negara.

Masalah lainnya terkait dengan HPS adalah kerancuan dikalangan para auditor dan APH (juga PPK sebenarnya) mengenai bagaimana menyusun HPS. Sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa HPS adalah harga dasar ditambah 10% keuntungan, 5% overhead dan 10% pajak. Padalah ketentuan penambahan 10% keuntungan dan overhead 5% atau keduanya 15% hanya untuk konstruksi. Sehingga untuk non-konstruksi metode ini tidak tepat.

Dalam penyusunan HPS dikenal ada dua metode yaitu analisis biaya dan analisis harga. Untuk analisis biaya dilakukan untuk pengadaan barang/jasa yang belum tersedia dipasar. Dalam hal ini cocok untuk konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya. Analisis harga cocok untuk barang yang sudah tersedia dipasar.

Untuk menentukan harga barang lebih cocok menggunakan analisis harga. Dalam analisis harga, PPK yang mendapatkan harga pasar hasil survey, tidak perlu lagi ditambahkan keuntungan, overhead dan pajak. Karena informasi harga barang yang kita terima sesungguhnya harga yang sudah memperhitungakan keuntungan, overhead dan pajak. Penjual akan menentukan sendiri besaran keuntungan, overhead dan pajak sesuai dengan kondisi pasar.

Khusus untuk konstruksi atau jasa lainnya, maka yang disurvey adalah harga dasar dari material, personil dan peralatan. Harga dasar ini adalah harga pokok diluar keuntungan penyedia, karena itu agar penyedia mendapatkan untung dan mendapatkan ganti pengeluaran ovehad dan pajak, maka harga yang didapatkan harus ditambahkan keuntungan, overhead dan pajak, karena dalam survey harga yang kita lakukan belum memperhitungkan ketiga komponen tersebut.

Untuk konsultansi, metodennya menjadi lebih sulit, mengingat harga pasar yang tepat sering kali tidak bisa dijeneralisasi. Kita bahas mengenai ini dikesempatan lain, karena pembahasannya akan sangat luas.

Ekses dari cari berpikir diatas, maka seringkali auditor dan APH menentukan keuntungan wajar untuk suatu pengadaan adalah 10% atau 15%. Sehingga jika penyedia terbukti mendapatkan untuk lebih dari itu dianggap sebagai kelebihan bayar dan harus dikembalikan. Padahal dalam bidang pengadaan dimanapun di dunia ini, tidak pernah ada satu nilai yang bisa dianggap sebagai keuntungan wajar yang berlaku untuk semua jenis barang/jasa. Untuk barang tertentu mungkin saja standar keuntungannya 10%, untuk barang lain 20%, 30% atau bahkan 100%, bergantung pada jenis, lokasi dan waktu barang tersebut diadakan.

Harga Pasar, Harga Wajar dan HPS

Pertanyaan mendasar dan mengelitik bagi kita yang berkecimpung dalam dunia pengadaan adalah, apa itu harga pasar? Apa itu harga wajar? Dan bagaimana hubungannya dengan HPS?

Berdasarkan teori yang saya pahami, harga pasar adalah harga yang terbentuk oleh keseimbangan persedian dan permintaan. Bagaiamana pola harga pasar, jawabannya polanya bergantung pada jenis barang, waktu dan tempat barang tersebut dibutuhkan. Jadi tidak ada rumus umum yang bisa mewakili harga pasar semua barang/jasa. Jadi pendekatan yang harus dilakukan adalah membuat kurva persedian terhadap permintaan untuk setiap jenis pengadaan.

Kemudian apa yang disebut harga wajar? Harga wajar adalah variasi harga yang ada dipasar. Misalnya untuk sepatu booth kisaran harga pasarnya adalah Rp.400 ribu sampai dengan Rp.450 ribu, maka harga wajar untuk sepatu booth ada dikisaran harga tersebut. Untuk barang/jasa yang harganya ditentukan oleh pasar bukan ditetapkan oleh pemerintah, maka selalu akan terjadi variasi harga. Dalam selama harga tersebut ada dalam rentang harga yang ada di pasar, maka harga tersebut wajar.

Lantas apa hubungan harga pasar dan harga wajar dengan HPS? Jawabannya adalah bahwa HPS adalah harga pasar yang harus ada dikisaran harga wajar.

Menentukan Kerugian Keuangan Negara

Pertanyaan selanjutnya bagaimana menghitung kerugian keuangan negara? sebelum saya menjawab pertanyaan saya, semestinya perhitungan kerugian keuangan negara harus telebih dulu memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau paling kurang sudah terdapat indikasi adanya tindakan melawan hukum. Mengapa demikian? Karena sebenarnya menghitung kerugian keuangan negara tidak sederhana.

Kerugian keuangan negara adalah harga kontrak yang dibayarkan kas negara dikurangi harga pasar atau harga wajar?

Pertanyaan berikutnya, bagaimana kiita menentukan harga pasar yang presisi? Padahal harga dipasar begitu variasi, sedangkan kerugian negara harus menghasilkan angka yang presisi, bagaimana membedakan kelebihan harga yang disebabkan oleh tindakan koruptif atau karena variasi harga dipasar. Apakah auditor dan APH cukup keahlian, waktu dan data untuk mendapatkan informasi harga yang presisi sehingga dengan valid bisa dibandingkan dengan harga kontrak, sehingga selisihnya merupakan kerugian keuangan negara yang bisa dipertanggungjawabkan?

Inilah masalah yang kita hadapi, bila kita tidak bisa menyelesaikan ini, maka kita menyandarkan nasib kita sebagai pengelola pengadaan pada putusan subjektif orang-perorangan yang penuh ketidakpastian dan tentunya berpotensi terjadinya kriminalisasi. Dilain sisi juga berpotensi dijadikan lahan korupsi karena masalahnya menjadi bias, karena lebih bergantung pada pendapat subjektif orang yang memutuskan.

Bersambung ke bagian II



Silahkan Beri Komentar Anda

Baca Juga


NANDANG SUTISNA BLOG

nandang-sutisna

Public Procurement Trainer & Adviser

email nandang.sutisna@gmail.com
fb www.facebook.com/nandang.sutisna.524
twitter @NandangSutisna
linkedin Nandang Sutisna
wa 0811216663
Foto Galeri
IPFE 2015
Bimbingan Teknis ULP
Bimbingan Teknis ULP
Forum Komunikasi IAPI 2015 - Pengenalan Pengurus Periode 2014 - 2017
Munas IAPI 2014
Munas IAPI 2014
Bimbingan Teknis APIP dan Biro Hukum, APKASI - 8 Mei 2014
Bersama ULP Kabupaten Ngawi - Bimtek Pengadaan Barang/Jasa 6 Mei 2014
MoU LKPP-AKASI
Kemitraan APIP - LKPP
 
Copyright 2014 nandangsutisna.com All Rights Reserved
Web Development by YOGYAweb.com