ARTIKEL nandangsutisna.com id Mengenal Lembaga Penyelesaian Sengekata Pengadaan, Inikah Akhir dari Kriminalisasi Dalam Pengadaan? http://www.nandangsutisna.com/artikel.html?id=Mengenal_Lembaga_Penyelesaian_Sengekata_Pengadaan,_Inikah_Akhir_dari_Kriminalisasi_Dalam_Pengadaan? Jumat, 13 November 2015 | 14:53 WIBMasalah kriminalisasi yang kini membelit dunia pengadaan kita, merupakan ekses dari tidak adanya lembaga kuat yang dapat memutuskan sengketa atau masalah administrasi pengadaan yang memilki kekuatan hukum tetap. Setiap masalah pengadaan baik yang sifatnya prosedur, temuan, maupun perdata dan pidana]]> Pandangan Tajam Terhadap Metodologi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam PBJ(Bagian II-Habis) http://www.nandangsutisna.com/artikel.html?id=Pandangan_Tajam_Terhadap_Metodologi_Perhitungan_Kerugian_Keuangan_Negara_Dalam_PBJ(Bagian_II-Habis) Kamis, 12 November 2015 | 22:36 WIBMasalah lain dalam perhitungan kerugian negara adalah penentuan harga pembanding. Bilamana PPK menandatangani kontrak sepatu booth yang harganya Rp.450 ribu, untuk menilai harga tersebut wajar maka harga tersebut harus dibandingkan dengan harga yang mana? Misalnya, apakah harga pabrik yang Rp.350]]> Pandangan Tajam Terhadap Metodologi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengadaan Barang/Jasa http://www.nandangsutisna.com/artikel.html?id=Pandangan_Tajam_Terhadap_Metodologi_Perhitungan_Kerugian_Keuangan_Negara_Dalam_Pengadaan_Barang/Jasa Kamis, 12 November 2015 | 09:48 WIBSalah satu isu yang penting dan menarik dalam dunia pengadaan kita adalah kerugian negara. Banyak sahabat PBJ yang harus mendekam dalam dinginnya dinding penjara gara-gara dianggap telah merugikan keuangan negara.

Sebagai orang pengadaan, sudah tidak terhitung jumlahnya laporan keberatan dari sahabat]]> Inilah Alasan Filosofis Pemberlakuan Sertifikat Seumur Hidup http://www.nandangsutisna.com/artikel.html?id=Inilah_Alasan_Filosofis_Pemberlakuan_Sertifikat_Seumur_Hidup Rabu, 11 November 2015 | 18:32 WIBBerita mengejutkan dan menggemparkan terjadi, ketika saya membagikan informasi terbitnya Peraturan Kepala LKPP No.23 Tahun 2015 khususnya Pasal 33 ayat (1) yang mengatur sertifikat PBJ yang berlaku seumur hidup.

Banyak yang menanggapi positif, namun juga ada yang menanggapi]]> Renungan Pengadaan : Surat Edaran Iklan Pelelangan di Koran http://www.nandangsutisna.com/artikel.html?id=Renungan_Pengadaan_:_Surat_Edaran_Iklan_Pelelangan_di_Koran Jumat, 17 April 2015 | 17:22 WIBRabu malam saya terbangun, setelah beristirahat sejenak, setelah merasakan lelah mengisi acara sosialisasi dan bimbingan teknis yang merupakan aktivitas dari jam 2 malam hingga jam 5 sore.  Kemudian saya buka HP dan begitu banyak pertanyaan, keluhan dan permintaan penjelasan]]> Menggugat Pasal 36 ayat (1) Perpres 54/2010, Kenapa harus Pelelangan? (Bag II - Selesai) http://www.nandangsutisna.com/artikel.html?id=Menggugat_Pasal_36_ayat_(1)_Perpres_54/2010,_Kenapa_harus_Pelelangan?_(Bag_II_-_Selesai) Minggu, 8 February 2015 | 22:03 WIBNegosiasi

Selain pelelangan, pengadaan juga dapat dilakukan melalui mekanisme negosiasi yang dalam Perpres 54/2010 beserta perubahannya dikenal dengan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung maupun pembelian melalui eKatalog.

Secara umum kata "negosiasi" berasal dari kata to negotiate, to be negotiating yang dalam bahasa inggris yang]]> Konsolidasi Paket dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah http://www.nandangsutisna.com/artikel.html?id=Konsolidasi_Paket_dalam_Pengadaan_Barang/Jasa_Pemerintah Sabtu, 31 January 2015 | 20:46 WIBKonsolidasi paket pekerjaan atau konsolidasi penyedia merupakan suatu metode yang sudah matang di dunia supply chain atau purchasing management yang ditujukan untuk meningkatkan skala keenomian pengadaan dan menurunkan biaya produksi. Pengadaan ini cocok digunakan untuk pengadaannya sifatnya untuk kebutuhan]]> Menggugat Pasal 36 ayat (1) Perpres 54/2010, Kenapa harus Pelelangan? http://www.nandangsutisna.com/artikel.html?id=Menggugat_Pasal_36_ayat_(1)_Perpres_54/2010,_Kenapa_harus_Pelelangan? Sabtu, 31 January 2015 | 12:30 WIBPada tulisan kali ini saya akan membahas mengenai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Perpres 54/2010 yang menyatakan bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi. Apa memang demikian, apa selalu pelelangan merupakan metode terbaik]]> Perpres No.4 Tahun 2015, batang tubuh, penjelasan, konsolidasi, bahan sosiaslisasi, dan ebook khusus http://www.nandangsutisna.com/artikel.html?id=Perpres_No.4_Tahun_2015,_batang_tubuh,_penjelasan,_konsolidasi,_bahan_sosiaslisasi,_dan_ebook_khusus Jumat, 30 January 2015 | 11:29 WIBTanggal 16 Januari 2015 merupakan momentum penting bagi dunia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena pada tanggal itu telah terbit Perpres No.4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke-4 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Revisi kali ini menawarkan banyak gagasan baru, terobosan]]> 4FOUR Trends that will shape The Future of Public Procurement http://www.nandangsutisna.com/artikel.html?id=4FOUR_Trends_that_will_shape_The_Future_of_Public_Procurement Selasa, 27 January 2015 | 12:46 WIBPendahuluan

Sepuluh tahun yang lalu, pada saat Keppres 80 Tahun 2003 diterbitkan, membayangkan proses pengadaan pemerintah menjadi lebih mudah dari sebelumnya terus terang masih menjadi angan-angan. Pengadaan masih dihantui dengan persoalan persaingan tidak sehat dan korupsi. 

Saat itu, prosedur pengadaan perlu]]> Bahan Tayang Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 http://www.nandangsutisna.com/artikel.html?id=Bahan_Tayang_Sosialisasi_Peraturan_Presiden_Nomor_4_Tahun_2015 Senin, 26 January 2015 | 22:17 WIBAkhirnya Bahan Tayang Sosialisasi Perpres 4 Tahun 2015 dapat saya selesaikan. Untuk masyarakat dan khalayak pengadaan silakan di unduh dan dipelajari. Saya sengaja tidak hanya menyampaikan perubahan pasal demi pasal, tetapi juga dasar perubahan dan konsekuensinya. Saya berhapat pembaca dapat memahami]]> Analisis Kritis Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 http://www.nandangsutisna.com/artikel.html?id=Analisis_Kritis_Pasal_1_angka_9_Peraturan_Presiden_Nomor_4_Tahun_2015 Minggu, 25 January 2015 | 18:59 WIBPasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 mengatur definisi Pejabat Pengadaan. Dalam perpres tersebut Pejabat Pengadaan didefiniskan sebagai personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.

Sekilas memang tidak ada yang janggal]]> Program Pascasarjana Unggulan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa http://www.nandangsutisna.com/artikel.html?id=Program_Pascasarjana_Unggulan_di_Bidang_Pengadaan_Barang/Jasa Jumat, 23 January 2015 | 15:37 WIBPada tanggal 22 Januari 2015, LKPP mengadakan seminar mengenai program studi pengadaan barang/jasa. Pada kesempatan tersebut hadir tiga narasumber dari tiga perguruan tinggi ternama di Indonesia. Beliau adalah Dr. Andi Cakravastia (ITB), Prof. Dadan Umar Daihani (Trisakti Internasional Bussiness School -]]> Beginikah eLelang Express Dilakukan? http://www.nandangsutisna.com/artikel.html?id=Beginikah_eLelang_Express_Dilakukan? Jumat, 23 January 2015 | 10:28 WIBPelaku pengadaan barang/jasa pemerintah terhenyak ketika muncul wacana pelelangan cepat yang dikenal dengan eLelang Express. Bagaimana tidak, bilamana selama ini pelelangan harus dilakukan dalam waktu minimal 20 hari kemudian selesai hanya dalam waktu kurang dari 10 hari. Ada sebagian orang yang]]> Inilah 10 Perubahan Utama dalam Perpres 4/2015 http://www.nandangsutisna.com/artikel.html?id=Inilah_10_Perubahan_Utama_dalam_Perpres_4/2015 Jumat, 23 January 2015 | 09:27 WIB

  • Pejabat Pengadaan secara tegas dinyatakan sebagai personil yang melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan E-Purchasing. Sebelumnya pejabat pengadaan hanya memiliki tugas Pengadaan Langsung.
  • Pengenalan Surat Pesanan untuk pengadaan E-Purchasing sebagai bukti perjanjian.
  • Jaminan Pelaksanaan sudah tidak diperlukan untuk Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Dadurat,]]> Arah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia http://www.nandangsutisna.com/artikel.html?id=Arah_Kebijakan_Pengadaan_Barang/Jasa_Pemerintah_di_Indonesia Kamis, 22 January 2015 | 13:53 WIBTanggal 4 Desember 2014 bisa jadi merupakan peristiwa penting bagi kita untuk memahami kemana arah kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Pada tanggal tersebut, Agus Raharjo selaku Kepala LKPP dipanggil Presiden Jokowi untuk memberikan arahan mengenai revisi peraturan presiden tentangan pengadaan]]> Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah http://www.nandangsutisna.com/artikel.html?id=Alternatif_Penyelesaian_Sengketa__Pengadaan_Barang/Jasa_Pemerintah Jumat, 9 Mei 2014 | 13:56 WIBSetalah mengikuti paparan mengenai alternatif penyelesaian sengketa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang disampaikan oleh konsultan yang bekerja untuk Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum, menarik untuk melihat bagaimana sistem ini dilakukan di Denmark dan Kenya.

     

    Denmark

    Denmark memiliki komisi yang menangani]]> Kolaborasi sebagai Kunci Penegahan Masalah Hukum PBJ http://www.nandangsutisna.com/artikel.html?id=Kolaborasi_sebagai_Kunci_Penegahan_Masalah_Hukum_PBJ Kamis, 8 Mei 2014 | 11:10 WIBHotel Sahid Jaya, Jakarta - Perubahan dalam pengadaan di Indonesia harus dilakukan oleh semua pihak melalui kolaborasi. LKPP tidak bisa sendiri melakukan perubahan tanpa didukung oleh pihak lain. APIP dan Biro Hukum merupakan bagian penting dalam perubahan pengadaan. Demikian dinyatakan]]> Surat Jaminan Penawaran diantara Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan Perpres 70 Tahun 2012 http://www.nandangsutisna.com/artikel.html?id=Surat_Jaminan_Penawaran_diantara_Surat_Edaran_Otoritas_Jasa_Keuangan_dan_Perpres_70_Tahun_2012 Selasa, 6 Mei 2014 | 18:24 WIBBeberapa pekan belakangan Pokja ULP mendapatkan dilema yang tidak sederhana terkait dengan Penerbitan Jaminan Penawaran oleh Lembaga Asuransi dan Lembaga Penjamin yang mencantumkan klausa bahwa jaminan tidak dapat dicairkan bilamana terjadi adanya KKN dan pemalsuan dokumen. Klausa ini menjadi masalah karena]]> OJK Bolehkan penerbitan Jaminan Penawaran yang Unconditional http://www.nandangsutisna.com/artikel.html?id=OJK_Bolehkan_penerbitan_Jaminan_Penawaran_yang_Unconditional Selasa, 6 Mei 2014 | 07:14 WIBPada tanggal 28 April 2014, Otoritas Jasa Keuangan  menerbitkan surat perihal Pencantuman Klausa Tidak Menjamin Kerugian yang Disebabkan oleh Praktik KKN dalam Surat Jaminan/Suretyship yang ditujukan kepada Direksi Perusahaan Asuransi Umum dan Penjamin. Berikut isi surat lengkapnya.

    DOWNLOAD SURAT

    ]]>
    Pengadan di BUMN/BUMD http://www.nandangsutisna.com/artikel.html?id=Pengadan_di_BUMN/BUMD Minggu, 4 Mei 2014 | 09:33 WIBRuang Lingkup pengadaan BUMN/BUMD

    Pertanyaan yang palin sering disampaikan adalah apakah pengadaan pada BUMN/BUMD berpedoman kepada Perpres 54/2010 beserta perubahannya?

    Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus merujuk Pasal 2 ayat (1) Perpres 54/2010 yang menyatakan bahwa ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:

    a.]]> Pengadaan Rutin Awal Tahun Sebelum Pengesahan Anggaran http://www.nandangsutisna.com/artikel.html?id=Pengadaan_Rutin_Awal_Tahun_Sebelum_Pengesahan_Anggaran Minggu, 4 Mei 2014 | 07:20 WIBSudah menjadi kelaziman bahwa banyak kebutuhan K/L/DI yang sifatnya kebutuhan rutin dan tidak dapat ditunda. Kebutuhan tersebut misalnya kebutuhan makan minum, jasa kebersihan, jasa keamanan, jasa internet, surat kabar dan kebutuhan lainnya terkait dengan layanan publik yang sifatnya tidak dapat ditunda.]]>